Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengumumkan dirinya akan mengundurkan diri bulan depan. Ia menyerah pada ketidakpuasan publik atas skandal politik sementara biaya hidup terus meningkat.
Hal ini merusak masa jabatan tiga tahunnya dan memicu perebutan untuk menggantikannya. Dengan mundurnya Kishida, terbuka jalan bagi pemimpin baru Jepang.
"Politik tidak dapat berfungsi tanpa kepercayaan publik," ujarnya dalam konferensi pers untuk mengungkapkan keputusannya tidak mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, seperti dikutip Reuters, Kamis (15/8/2024).
Baca Juga:
Masuk Jepang, Tuna dan Cakalang Indonesia Bebas Tarif
Advertisement
"Saya membuat keputusan berat ini dengan memikirkan masyarakat, dengan keinginan kuat untuk mendorong reformasi politik ke depan," ungkap pria berusia 67 tahun itu.
Adapun partainya, LDP, akan mengadakan kontes pada September 2024 untuk menggantikan Kishida sebagai presiden partai. Oleh karena itu, sebagai perpanjangannya, pengganti Kishida otomatis mendapatkan jabatan perdana menteri.
Peringkat Kishida turun setelah ia menjabat pada 2021, menyusul pengungkapan tentang hubungan LDP dengan Gereja Unifikasi yang kontroversial. Popularitasnya terpukul lagi ketika dana gelap dari sumbangan politik yang tidak tercatat yang diberikan pada acara penggalangan dana LDP terungkap.
Baca Juga:
Investor Asing Masuk IKN Mulai September, Jepang dan Korea dalam Daftar
Ia juga menghadapi ketidakpuasan publik Jepang. Kishida dinilai telah gagal mengimbangi upah dengan kenaikan biaya hidup, saat Jepang akhirnya melepaskan diri dari tekanan deflasi selama bertahun-tahun.
"Seorang perdana menteri petahana LDP tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden kecuali ia yakin akan menang. Ini seperti juara agung sumo, Yokozuna. Anda tidak hanya menang, tetapi Anda harus menang dengan anggun," kata Koichi Nakano, profesor ilmu politik di Universitas Sophia.
Penggantinya sebagai pemimpin LDP akan menghadapi tugas memulihkan kepercayaan publik terhadap partai dan mengatasi meningkatnya biaya hidup, meningkatnya ketegangan geopolitik dengan China, dan potensi kembalinya Donald Trump sebagai presiden AS tahun depan.
Baca Juga:
Risiko Gempa Bumi Besar Meningkat di Jepang
Presiden AS Joe Biden menyebut masa jabatan Kishida "sangat bersejarah". Trump memuji strategi keamanan nasionalnya yang baru, dukungannya terhadap Ukraina, dan langkah-langkah untuk mengantar era baru kerja sama AS-Korea Selatan-Jepang.
"Kepemimpinan Perdana Menteri Kishida yang berani akan dikenang di kedua sisi Pasifik selama beberapa dekade mendatang, dan saya akan selalu bersyukur memanggilnya sebagai teman saya," tutur Biden dalam pernyataan resminya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel juga berkomentar, dirinya tidak ragu siapa pun yang menggantikan Kishida "akan terus memperdalam aliansi dan kemitraan AS dengan Jepang".
Kebijakan Moneter dan Pembangunan Militer
Selama masa jabatannya sebagai pemimpin pascaperang terlama kedelapan di Jepang, Kishida melepaskan diri dari kebijakan ekonomi sebelumnya dengan menghindari ekonomi trickle-down. Ini didorong oleh laba perusahaan untuk mengarahkan pandangannya pada peningkatan pendapatan rumah tangga, termasuk kenaikan upah dan promosi kepemilikan saham.
Baca Juga:
Liburan Private Trip ke Jepang Jadi Pilihan, Ini Kiatnya
Ia memimpin Jepang keluar dari pandemi Covid-19 dengan pengeluaran stimulus besar-besaran. Kishida juga menunjuk akademisi Kazuo Ueda sebagai kepala bank sentral Jepang (BoJ) untuk membimbing negara tersebut keluar dari stimulus moneter radikal pendahulunya.
Pada Juli 2024 BoJ secara tak terduga menaikkan suku bunga saat inflasi meningkat, yang berkontribusi pada ketidakstabilan pasar saham dan membuat yen naik tajam.